Jakarta – Elemen mahasiswa menyuarakan sikap keras terhadap maraknya kasus kekerasan yang melibatkan oknum militer di berbagai wilayah Indonesia. Dalam pernyataan resminya, mahasiswa menilai meningkatnya kekerasan tersebut tidak terlepas dari masuknya unsur militer ke dalam ruang-ruang jabatan sipil, yang dinilai telah melahirkan budaya impunitas serta kekebalan hukum.
Mahasiswa menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil telah menimbulkan persoalan serius, mulai dari konflik kepentingan hingga penyalahgunaan kewenangan. Kondisi ini, menurut mereka, berpotensi merusak prinsip demokrasi serta melemahkan supremasi hukum di Indonesia.
“Maraknya tindak kekerasan oleh oknum militer merupakan konsekuensi logis dari dibiarkannya militer menduduki jabatan-jabatan sipil. Hal ini menciptakan ruang impunitas dan melemahkan mekanisme akuntabilitas hukum,” demikian pernyataan mahasiswa yang disampaikan kepada media.
Atas dasar tersebut, elemen mahasiswa mendesak adanya reformasi peradilan militer yang dilakukan secara komprehensif dan transparan. Reformasi ini dinilai penting agar setiap oknum militer yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dapat diproses secara adil dan setara di hadapan hukum.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pengembalian TNI ke barak. Mereka menegaskan bahwa militer seharusnya fokus pada tugas utamanya menjaga pertahanan dan keamanan negara, bukan terlibat dalam urusan politik maupun aktivitas sipil.
“Pengembalian TNI ke barak merupakan langkah penting untuk memulihkan profesionalisme militer serta menghindari tumpang tindih peran yang dapat merugikan kepentingan publik,” lanjut pernyataan tersebut.
Mahasiswa meyakini bahwa reformasi peradilan militer merupakan kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi TNI. Tanpa pembenahan serius, praktik penyalahgunaan kekuasaan dikhawatirkan akan terus berulang dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
Dalam pernyataannya, mahasiswa juga menegaskan komitmen untuk terus memantau dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka berharap pemerintah dapat menunjukkan keberpihakan pada penegakan hukum yang adil dan transparan.
Adapun tuntutan yang disampaikan elemen mahasiswa meliputi:
Reformasi peradilan militer yang komprehensif dan transparan
Pengembalian TNI ke barak
Penghentian militerisasi ruang sipil
About the Author
